Penyiar yang Broadcaster

Dengan adanya UU kepenyiaran sekarang semakin terbuka lebar banyak berdirinya Stasiun Radio dan Televisi di setiap Kota. Banyak juga orang yang mengejar profesi sebagai penyiar, hingga banyak sekali penyiar sekarang ini, namun dengan banyaknya penyiar tersebut apakah sudah mencerminkan banyaknya broadcaster di Negeri ini?? 

Seorang broadcaster bukan hanya dituntut mampu secara teknis, tapi juga bisa memahami gejala-gejala pasar yang ada.

Kejadian-kejadian di saat sekarang adalah dengan banyaknya penyiar di Stasiun Radio maupun Televisi, banyak pula orang yang “merasa tahu” tentang dunia broadcast. Bermodalkan dasar teori-teori broadcast seadanya, mereka merubah program sesuai dengan yang mereka ingin kan, bukan yang diinginkan oleh pasar.

Hal ini tentunya sangat riskan sekali bagi stasiun radio apalagi Televisi yang bersangkutan, dengan tidak stabilnya sebuah program acara, menjadikan radio atau Televisi tersebut kehilangan citra di telinga pendengarnya. Bisa jadi  yang tadinya memiliki rating tinggi, menjadi menurun ratingnya.

Mungkinkah ini menunjukkan gejala-gejala “generasi instan” mulai merambah dunia broadcast? entahlah… semoga saja tidak. Banyaknya penyiar-penyiar baru semoga bisa menjadikan keberlanjutan sebuah dunia broadcasting yang asik, unik serta kreatif.

6 Mei, 2008 at 8:43 am Tinggalkan komentar

Pelanggaran Etika Siaran Televisi Tinggi

TEMPO Interaktif, Jakarta: Rasio pelanggaran etika pada tayangan televisi tergolong tinggi. Berdasarkan data rekapitulasi hasil uji coba pemantauan isi siaran pada triwulan ketiga 2007, separuh lebih tayangan yang dipantau melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Uji coba dilakukan oleh tim analis independen Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), embrio Tim Analisa Siaran KPI yang akan beroperasi mulai April nanti. “Padahal yang dipantau baru 15 persen jam tayang televisi,” kata Koordinator Pemantauan Yasirwan Uyun kepada Tempo kemarin di Jakarta.

Ia menjelaskan, pantauan dilakukan pada tayangan-tayangan yang berpotensi melanggar, seperti sinetron, talk show, dan infotainment. Ditemukan pelanggaran pada tayangan berbau pornografi, kekerasan, dan gangguan terhadap privasi. “Temuan ini segera kami klarifikasi kepada seluruh stasiun televisi yang diduga melanggar.”

Wakil Presiden Jusuf Kalla dua hari lalu meminta KPI mengumumkan program-program televisi yang buruk atau dilarang untuk ditonton dalam pertemuan dengan KPI di kantornya. Selama ini penghargaan selalu diberikan kepada program dengan kategori baik. “Ini untuk pembelajaran kepada stasiun-stasiun televisi,” kata Ketua KPI Sasa Djuarsa Sendjaja seusai pertemuan. (Koran Tempo, 18 Maret)

Menurut Yasirwan, KPI akan mengumumkan acara-acara yang tak layak tonton mulai Mei nanti. Pengumuman akan disampaikan setiap dua pekan. Kini calon tim analisis untuk pengawasan 24 jam sedang dalam diseleksi.

Agoeng Wijaya

6 Mei, 2008 at 4:05 am Tinggalkan komentar

Penyiaran Perlu Lembaga Rating Alternatif

Departemen Komunikasi dan Informatika bersama Komisi Penyiaran Indonesia dan beberapa lembaga lain yang peduli dengan penyiaran mengadakan pertemuan untuk membahas lembaga rating alternatif pada tanggal 2 Mei 2008 di Depkominfo.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informatika (SKDI) Depkominfo, Freddy Tulung menegaskan perlunya membuat suatu lembaga alternatif yang Independen dan bisa hidup berkelanjutan dan masyarakat. Lembaga ini tidak bertujuan untuk menyaingi lembaga rating yang ada tetapi memberikan informasi dan pilihan kepada industri, media, dan periklanan dalam merumuskan programnya.

Rating merupakan ukuran jumlah khalayak yang mengakses suatu program media, menjadi acuan lembaga media dan lembaga iklan dalam mengembangkan produknya. Di Indonesia rating hanya dikeluarkan oleh satu lembaga yaitu AGB Nielsen.

Pemerintah, atas desakan DPR dan masyarakat, memandang perlu untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga rating alternatif yang menjadi rujukan pembanding terhadap Lembaga rating yang ada.

Sementara itu, Anggota KPI Pusat Bimo Nugroho Sekundatmo menilai perlu untuk mendorong lembaga alternatif tersebut supaya tidak terjadi monopoli rating. “Dengan demikian, masyarakat, TV, radio, dan pemasang iklan di lembaga penyiaran mempunyai banyak pilihan, minimal ada second opinion,” kata Bimo.

“Alternatif lain juga bisa dilakukan dalam bentuk survey atau penilaian kualitatif, karena kita harus melindungi publik dari hal-hal yang tidak mendidik,” lanjut Bimo

Turut hadir dalam acara ini staf pengajar pascasarjana ilmu komunikasi UI Pinckey Triputra, aktor dan produser film Dedi Mizwar, peneliti dari ITS Agnes Rumiyati, Ketua P3I Ivan Ramli, praktisi penyiaran Uni Lubis (ANTV), Hardiyanto (SCTV), dan kalangan penyiaran lainnya. Red
Sumber : http://www.kpi.go.id

4 Mei, 2008 at 4:22 am Tinggalkan komentar

Kode Etik JRK

Kode Etik Jaringan Radio Komunitas

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Radio merupakan salah satu penyelenggara penyiaran yang termasuk dalam klasifikasi Lembaga Penyiaran Komunitas, yaitu yang didirikan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu Radio Komunitas mempunyai karakteristik khusus antara lain :

1. Merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

2. Radio diselenggarakan :

a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

3. Radio Komunitas tidak melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

4. Radio Komunitas memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

5. Radio Komunitas adalah milik warga oleh karena itu berpihak untuk kepentingan warga dan melibatkan partisipasi Warga.

Untuk menyelenggarakan penyiaran dan menghasilkan kualitas siaran serta mengawasi penyelenggaraan penyiaran yang sesuai dengan peraturan, diperlukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran atau lebih dikenal dengan istilah Kode Etik dan Tata tertib Penyiaran. Oleh karena itu Radio Komunitas telah menyusun Kode Etik dan Tata Tertib yang berlaku bagi para penyelenggara penyiaran di Radio Komunitas.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik dan Tata tertib merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan/atau apa yang dilarang disiarkan atau dilakukan oleh penyelenggara siaran di Radio Komunitas. Kode Etik dan Tata tertib siaran adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan atau pedoman dalam berperilaku bagi penyelenggara penyiaran.

2. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

3. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

4. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

5. Penyelenggara Penyiaran adalah : Orang yang terlibat dalam kegiatan Penyiaran di Radio Komunitas baik Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) maupun Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas ( Pimpinan Studio dan para Pembantunya).

C. ETIKA PENYIARAN

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

2. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

3. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

4. Isi siaran dilarang :
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

5. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

6. Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

7. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.

8. Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

D. PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

1. SIKAP SAAT SIARAN

· Penyiar harus rajin membaca, menulis naskah, meriset, mencari informasi dari sumber yang dapat dipercaya, dan menyusun acara secara teliti sebelum siaran.
· Penyiar harus mampu menggali berbagai fakta dan informasi yang sebelumnya tidak diketahui. Penyiar jangan pernah merasa sudah mengetahui segalanya, sehingga merasa tidak perlu mencari informasi baru.
· Penyiar harus selalu memilih topik, bahasa, lelucon dan gaya siaran yang sopan. Segala sesuatu yang berbau cabul, menghujat Tuhan, sumpah serapah dan makin tidak punya tempat dalam siaran radio.
· Penyiar harus memiliki komitmen/janji untuk melaporkan hanya fakta-fakta yang dikumpulkannya dari sumber yang benar-benar dapat diandalkan atau dipercaya. Jika sebuah informasi awal belum tuntas diteliti dan dicek, sebaiknya jangan disiarkan.
· Penyiar harus dijadikan sebagai sumber informasi, sehingga ia tidak menyiarkan informasi yang meragukan atau fakta yang diputar balikan.
· Seorang reporter harus menghindari bercampurnya bias pribadi, purbasangka, keberpihakan, kecenderungan, dan kepercayaan pribadi dalam melaporkan sebuah kejadian atau menggambarkan sebuah situasi.
· Penyiar harus menghormati hak semua orang. Informasi yang disimpan oleh seseorang karena alasan pribadi, keluarga atau alasan lain tidak boleh dilanggar. Informasi off-the-record yang dikatakan narasumber harus dihormati oleh Reporter.
· Penyiar harus berhati-hati untuk menghindari : menyiarkan gosip, kabar angin, desas desus, kritik, penghinaan, percekcokan, pertengkaran dan propaganda.
· Dalam hal penyiaran masalah politik, Penyiar tidak boleh menyiarkan hal-hal yang terlalu menguntungkan atau merugikan satu Parpol, Calon atau kepentingan politik tertentu.
· Penyiar harus memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada semua Parpol dan Calon terdaftar yang ingin memanfaatkan waktu siaran.
· Penyiar harus saling mempromosikan acara-acara lain.

2. PERILAKU SAAT BEKERJA

· Penyiar harus kompak dengan crew lainnya, karena Penyiar tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari orang lain.
· Penyiar harus disiplin terhadap jadwal siaran yang telah ditetapkan, dan 15 menit sebelum waktu siaran Penyiar harus sudah datang di studio untuk menyiapkan bahan siaran atau mendengarkan petunjuk dari Pimpinan Siaran.
· Sebagai anggota Team, Penyiar harus bersedia menolong dan membantu anggota Team yang sedang mengalami kesulitan baik yang menyangkut acara siaran ataupun masalah pribadi.

3. PERILAKU DI DALAM STUDIO

· Tidak seorangpun diizinkan membawa senjata api ke dalam studio, terlepas dia sebagai anggota Polisi, militer atau klub menembak.
· Penyiar dilarang melakukan siaran dalam keadaan mabuk atau pengaruh narkoba.
· Penyiar dilarang membawa Tamu pribadi ke ruang siaran, kecuali ada ijin khusus dari Pimpinan Studio.
· Tamu sama sekali tidak boleh mengganggu Penyiar, mengacau siaran, merusak barang dan peralatan studio.
· Adalah kewajiban setiap staff untuk menjaga peralatan dan barang milik studio.
· Hanya orang-orang yang ditugasi yang boleh mengoperasikan peralatan studio.
· Peralatan tidak boleh dibiarkan hidup jika tidak digunakan.
· Adalah kewajiban setiap pemakai untuk membersihkan, menutup, mengembalikan setiap peralatan yang telah dipakai ke tempatnya.
· Tidak dibenarkan membawa keluar peralatan studio, tanpa seijin yang berwenang.

4. SIKAP DI LUAR STUDIO

· Penyiar harus memperhatikan sikap dan perilaku yang baik disaat ia berada di luar studio.
· Penyiar atau Crew dilarang meminta atau menerima dana/hadiah/ bantuan dengan dalih mengatasnamakan stasiun radio untuk kepentingan pribadinya, tanpa seijin yang berwenang.
· Penyiar atau Crew akan dicoret dari keanggotaan studio apabila terbukti melakukan tindak kejahatan, kecurangan, tindakan kriminal, merusak nama baik studio, membocorkan rahasia atau hal-hal lain yang dianggap merugikan studio.
· Stasiun Radio Komunitas tidak diperbolehkan menerima dana atau hadiah dari sumber-sumber ilegal seperti : dari bandar judi, bandar narkoba, penyelundup, pencemar lingkungan dan orang orang lain yang pekerjaannya bertentangan dengan kepentingan komunitas, negara atau masyarakat.
· Stasiun Radio tidak dapat meminta dana dari Parpol atau kelompok kepentingan lain yang membuat stasiun radio kelak terpaksa mendukung kepentingan tersebut.
· Bantuan dari Parpol atau kelompok kepentingan tertentu hanya dapat diterima apabila dimusyawarahkan terlebih dahulu serta sumbangan tersebut adalah murni tanpa ikatan apapun terhadap stasiun radio.

5. PEDOMAN DAN PRINSIP JURNALISTIK

· Penyelenggara Penyiaran harus menyajikan informasi yang akurat dan tidak melakukan kecerobohan dalam menyampaikan berita yang menyesatkan atau memutarbalikkan fakta yang dapat merugikan orang lain.
· Sebelum menyiarkan sebuah fakta , Penyelenggara penyiaran harus memastikan dulu bahwa materi siaran tersebut telah diperiksa keakuratannya dan kebenarannya.
· Bila memperoleh informasi dari pihak lain yang belum dapat dipastikan kebenarannya, maka Penyelenggara Penyiaran harus menjelaskan pada masyarakat bahwa informasi tersebut adalah dalam versi berdasarkan sumber tertentu tersebut.
· Saat siaran langsung, baik diskusi atau wawancara via telepon, Penyelenggara Penyiaran harus waspada terhadap kemungkinan Nara sumber melontarkan pernyataan yang tanpa bukti atau kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal itu Pemandu Acara harus melakukan verifikasi atau meminta penjelasan lebih lanjut tentang fakta yang disampaikan oleh Nara sumber tersebut.
· Apabila Penyelenggara Penyiaran mengetahui atau menyadari telah menyiarkan informasi yang tidak akurat atau menimbulkan salah interpretasi, maka sesegera mungkin melakukan koreksi dan menyampaikan permintaan maaf.
· Dalam menyiarkan berita yang sulit dicek kebenarannya, misalnya berita tentang kekuatan gaib, maka Penyelenggara Penyiaran harus menjelaskan bahwa mengenai kebenaran berita tersebut masih terdapat perbedaan pandangan di masyarakat.
· Apabila dalam suatu program acara memuat kritik yang menyerang atau merusak citra individu atau organisasi, maka kepada mereka yang mendapatkan kritikan tersebut harus diberikan kesempatan dlam waktu yang setara untuk memberikan komentar atau argumennya terhadap kritikan yang diarahkan kepadanya.
· Jika terdapat dua atau lebih pihak yang saling bertentangan atau berbeda pandangan, maka kepada mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.
· Dalam program acara yang mendiskusikan isu kontroversial, maka Pemandu Acara tidak boleh memiliki kepentingan pribadi atau keterkaitan dengan salah satu pihak. Pemandu Acara harus berusaha agar semua partisipan atau Nara sumber dapat secara baik mengekspresikan pandangannya.

6. PERILAKU TERHADAP NARASUMBER

· Jika dalam suatu program acara melibatkan Nara sumber, maka Penyelenggara Penyiaran harus memberitahukan terlebih dahulu kepada nara sumber tersebut tentang : tema, topik pembicaraan yang akan dibahas, alasan kenapa perlu melibatkan Nara Sumber tersebut, siapa saja yang akan hadir terlibat dalam acara tersebut, garis besar pertanyaan yang akan dilontarkan kepada Nara sumber.
· Penyelenggara Penyiaran tidak boleh melatih, mendorong atau membujuk Nara sumber untuk mengatakan hal-hal yang sebetulnya tidak dipahami atau tidak diketahui oleh Nara sumber tentang kebenarannya.
· Penyelenggara Penyiaran tidak boleh memaksa Nara Sumber untuk hadir, karena Nara sumber berhak untuk menolak berpartisipasi dalam program acara tersebut.
· Dalam hal mewawancarai Nara Sumber, maka sebelum wawancara dilakukan, Reporter harus memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyatakan tujuan wawancara kepada Nara Sumber.
· Apabila melaksanakan kegiatan wawancara langsung dengan Penelepon dari luar, maka sebelum percakapan disiarkan, Penyelenggara Penyiaran harus terlebih dahulu mengatahui data identitas Penelepon tersebut secara jelas.
· Penyelenggara Penyiaran harus mengingatkan kepada Penelepon dan atau memberhentikan wawancara apabila saat wawancara berlangsung ada hal-hal yang tidak layak disiarkan kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga yang harus bertanggung jawab terhadap wawancara tersebut adalah Penyelenggara Penyiaran.
· Apabila melibatkan anak-anak sebagai Narasumber, maka Penyelenggara Penyiaran harus terlebih dahulu meminta ijin kepada orang tuanya, serta pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan jangan diluar kemampuan anak tersebut.

7. PRIVASI SESEORANG

· Tindakan menghadang atau mencegat narasumber untuk dimintai keterangan, hanya boleh dilakukan di tempat umum, dan dengan cara yang sopan, tidak memaksa atau mengintimidasi.
· Penyiaran kejadian musibah kecelakaan, korban kejahatan atau orang yang sedang berduka cita harus dilakukan secara tepat dan bijaksana serta tidak boleh menambah penderitaan orang tersebut.
· Dalam hal melaporkan tentang peristiwa yang dapat menimbulkan kepanikan, kerusuhan dan menyebabkan konflik, maka Penyelenggara Penyiaran dilarang menyiarkan langsung peristiwa kerusuhan tersebut serta tidak boleh berpihak pada salah satu kelompok tertentu.

8. PROGRAM YANG DISPONSORI

· Penyelenggara Penyiaran boleh menyajikan program acara yang disponsori, baik sebagian maupun keseluruhan, oleh pihak luar Studio, kevuali untuk program acara berita.
· Dalam hal program acara yang disponsori, penyelenggara penyiaran harus memberitahukan kepada pendengar bahwa program tersebut disponsori, didanai oleh pihak tertentu, dan harus disiarkan minimal 2 kali penyiaran dalam satu program acara.
· Perusahaan yang memproduksi barang-barang terlarang dilarang mensponsori program acara, misalnya minuman keras, judi, dll.

9. PROGRAM PENGGALANGAN DANA

· Lembaga Penyiaran Komunitas dapat menyiarkan permohonan bantuan dana kepada masyarakat untuk mendanai penyelenggaraan siaran.
· Dalam kejadian bencana tertentu, Lembaga penyiaran Komunitas dapat mengambil inisiatif untuk menggalang bantuan amal untuk disalurkan kepada yang berhak.
· Bantuan amal yang terkumpul tidak digunakan sebagai pembiayaan program siaran, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

10. KUIS DAN UNDIAN BERHADIAH

· Dalam menyiarkan program yang berisi kuis dan undian hadiah, Penyelenggara penyiaran harus bertindak adil dan peraturannya harus diberitahukan secara terbuka dan jelas kepada pendengar.
· Dengan atau tanpa sponsor, Penyelenggara penyiaran harus bertangggung jawab atas semua kuis dan undian berhadiah yang disiarkan.
· Jika sebuah kuis atau undian berhadiah menggunakan fasilitas telepon dan sms, maka Penyelenggara penyiaran harus memberitahukan dengan jelas biaya pulsa hubungan telepon atau sms yang dikenakan.

11. KESOPANAN, KEPANTASAN DAN KESUSILAAN

· Penyelenggara penyiaran harus menyajikan materi dengan menempatkan kepentingan publik pada prioritas teratas, oleh karena itu kemerdekaan berekspresi melalui Lembaga penyiaran dibatasi oleh kepentingan publik
· Penyelenggara penyiaran harus berhati-hati agar isi siaran tidak merugikan, menimbulkan effek negatif atau bertentangan dan menyinggung nilai-nilai dasar yang dimiliki beragam masyarakat tersebut.
· Dalam hal penyiaran masalah kekerasan, maka penyelenggara penyiaran agar mampu mencegah jangan sampai siaran tersebut menimbulkan hilangnya kepekaan masyarakat terhadap kekerasan, mencegah agar masyarakat tidak berlaku apatis terhadap gejala kekerasan, mencegah agar tidak timbul ketakutan yang berlebihan dan mencegah agar masyarakat tidak menerima pandangan bahwa kekerasan adalah jalan keluar yang deapat diterima dan dibolehkan
· Penyelenggara Penyiaran dilarang menyiarkan lagu-lagu yang mengandung muatan pesan menggelorakan atau mendorong kekerasan.
· Penggambaran kondisi korban kekersan, kecelakaan dan bencana tidak boleh disampaikan secara rinci.
· Penyelenggara Penyiaran dilarang menyiarkan lagu-lagu yang berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit mapun secara implisit.
· Program Acara yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks dapat disiarkan hanya pada pukul 22.00 – 04.00 WIB.
· Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun
· Penyelenggara penyiaran dilarang menyajikan program siaran dimana penyiar atau pembiacara tamu atau penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.
· Program acara yang memberitakan, membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial/ homoseksual/ lesbian dan lain-lain hanya boleh disiarkan mulai pkl. 22.00 – 04.00 dengan catatan tidak boleh mempromosikan dan mendorong agar hal-hal tersebut dapat diterima secara luas oleh masyarakat.
· Penyelenggara penyiaran dilarang memuat program yang melecehkan atau mengolok-olok kelompok masyarakat tertentu yang selama ini dipandang negatif, misalnya : pembantu rumah tangga, hansip, satpam, waria, lansia, gendut, cebol, tuna netra, idiot, dll.
· Penyelenggara penyiaran tidak boleh menyiarkan program acara yang menimbulkan kesan bahwa penggunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dibenarkan, serta tidak boleh menyiarkan cara penggunaan NAPZA secara eksplisit dan rinci.
· Penyelenggara penyiaran dilarang menyiarkan program yang menggambarkan bahwa penggunaan alkohol dan rokok sebagai hal yang diterima secara luas oleh masyarakat, dilarang mendorong anak-anak atau remaja untuk menggunakan alkohol dan rokok.
· Dalam hal penyiaran tentang NAPZA dan alkohol tersebut hanya boleh disiarkan mulai pkl. 22.00 – 04.00 WIB.
· Penyelenggara penyiaran dilarang menyajikan muatan yang melecehkan suku dan ras di Indonesia, serta dilarang menyajikan penggunaan kata atau perilaku yang merendahkan suku dan ras tertentu.
· Program siaran keagamaan harus disajikan dengan memperhatikan kondisi sosial dan psikologis masyarakat setempat.
· Dilarang menyiarkan program yang mengandung serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu.
· Dilarang menyiarkan program yang mengandung pesan bahwa suatu agama tertentu adalah lebih baik daripada agama lainnya yang sah di Indonesia.
· Penyelenggara penyiaran dilarang menyiarkan program yang berisikan perbandingan antaragama.
· Penyelenggara penyiaran harus berhati-hati dalam menyiarkan program yang menggunakan nara sumber yang memiliki kekuatan/kemampuan supranatural khusus atau kemampuan menyembuhkan penyakit dengan cara supranatural.
· Penyelenggara penyiaran wajib menjelaskan kepada khalayak bahwa mengenai kekuatan/kemampuan tersebut sebenarnya masih ada perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
· Program yang membahas materi horoskop dan perbintangan serta ramalan harus disajikan dengan cara yang tidak menimbulkan kesimpulan bahwa isi program tersebut adalah benar dan serius.
· Penyelenggara penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat berita, bahasan atau tema yang mengandung pembenaran terhadap tindak korupsi dan perjudian.

E. PENUTUP

· Kode etik dan tata tertib ini wajib dipatuhi oleh Penyelenggara Penyiaran khususnya di Radio Komunitas, baik unsur Dewan Penyiaran Komunitas maupun Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas ( Pimpinan Studio dan Crew).
· Pelanggaran terhadap Kode etik dan tata tertib ini akan dikenakan sanksi administrasi dengan tahapan sebagai berikut :
- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Skorsing
- Pemberhentian
· Kode Etik dan tata tertib ini secara berkala akan ditinjau kembali disesuaikan dengan peraturan perundang undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

4 Mei, 2008 at 4:13 am 1 komentar

Kode Etik Jurnalisme

BAB I
KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1

Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada undang-undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

Pasal 2

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 3

Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnallistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional.

Pasal 4

Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan.

BAB II
CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT

Pasal 5


Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Pasal 6

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7

Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8

Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.

BAB III
SUMBER BERITA

Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.

Pasal 10


Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.

Pasal 11

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 12

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.

Pasal 13

Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.

Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pasal 14

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan “off the record”.

BAB IV
KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 15


Wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) dalam melaksanakan profesinya.

Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahawa penaatan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.

Tidak satu pihakpun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

4 Mei, 2008 at 4:08 am Tinggalkan komentar

Pengantar Jurnalistik

1. Pengertian Jurnalistik
Definisi jurnalistik sangat banyak. Namun pada hakekatnya sama, para tokoh komuniikasi atau tokoh jurnalistik mendefinisikan berbeda-beda. Jurnalistik secara harfiah, jurnalistik (journalistic) artinya kewartawanan atau hal-ihwal pemberitaan. Kata dasarnya “jurnal” (journal), artinya laporan atau catatan, atau “jour” dalam bahasa Prancis yang berarti “hari” (day) atau “catatan harian” (diary). Dalam bahasa Belanda journalistiek artinya penyiaran catatan harian.

Istilah jurnalistik erat kaitannya dengan istilah pers dan komunikasi massa. Jurnalistik adalah seperangkat atau suatu alat madia massa. Pengertian jurnalistik dari berbagai literature dapat dikaji definisi jurnalistik yang jumlahnya begitu banyak. Namun jurnalistik mempunyai fungsi sebagai pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dunia. Apapun yang terjadi baik peristiwa factual (fact) atau pendapat seseorang (opini), untuk menjadi sebuah berita kepada khalayak.

Jurnalistik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaopran setiap hari. Jadi jurnalistik bukan pers, bukan media massa. Menurut kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar, majalah, atau berkala lainnya.

Untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan jurnalistik, dibawah ini adalah definisi dari para tokoh tentang jurnalistik seperti yang di rangkum oleh Kasman dalam bukunya bahwa jurnalistik adalah:

F. Fraser Bond dalam bukunya An Introduction to Journalism menyatakan: “Journalism ambraces all the forms in which and trough wich the news and moment on the news reach the public”. Jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati.

M. Djen Amar, jurnalistik adalah usaha memproduksi kata-kata dan gambar-gambar yang dihubungkan dengan proses transfer ide atau gagasan dengan bentuk suara, inilah cikal bakal makna jurnalistik sederhana. Pengertian menurut Amar juga dijelaskan pada Sumadiria. Jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita kepada khalayak seluas-luasnya.

M. Ridwan, adalah suatu kepandaian praktis mengumpulkan, mengedit berita untuki pemberitaan dalam surat kabar, majalah, atau terbitan terbitan berkala lainnya. Selain bersifat ketrampilan praktis, jurnalistik merupakan seni.

Onong U. Effendi, jurnalistik adalah teknik mengelola berita sejak dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskannya kepada khalayak. Pada mulanya jurnalistik hanya mengelola hal-hal yang sifatnya informatif saja.

Adinegoro, jurnalistik adalah semacam kepandaian karang-mengarang yang pokoknya memberi perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Sedang menurut Summanang, mengutarakan lebih singkat lagi, jurnalistik adalah segala sesuatu yang menyangkut kewartawanan.

Dalam buku Jurnalistik Indonesia karya Sumadiria juga mengungkapkan pengertian beberapa tokoh antara lain; F.Fraser Bond, Roland E. Wolseley, Adinegoro, Astrid S. Susanto, Onong U. Effendi, Djen Amar, Erik Hodgins, Kustadi Suhandang, dan bahkan penulis itu sendir Haris Sumadiria.

Roland E. Wolseley dalam Understanding Magazines (1969:3), jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran.

Astrid S. Susanto, jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari.

Erik Hodgins (Redaktur Majalah Time), jurnalistik adalah pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, seksama, dan cepat, dalam rangka membela kebenaran dan keadilan.

Haris Sumadiria, pengertian secara teknis, jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya.

Dalam buku Kustadi Suhandang, juga terdapa satu pakar lagi yang mendefinisikan pengertian jurnalistik, yaitu A.W. Widjaya, menyebutkan bahwa jurnalistik merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peritiwaatau kejadian sehari-hari yang aktualdan factual dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Sedang menurut Kustadi Suhandang sendiri Kustadi, jurnalistik adalah seni atau ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.

Menurut A.Muis dan Edwin Emery yaitu; A.Muis (pakar hukum komunikasi) mengatakan bahwa definisi tentang jurnalistik cukup banyak. Namun dari definisi-definisi tersebut memiliki kesamaan secara umum. Semua definisi juranlistik memasukan unsur media massa, penulisan berita, dan waktu yang tertentu (aktualitas). Menurut Edwin Emery juga sama mengatakan dalam jurnalistik selalu harus ada unsur kesegaran waktu (timeliness atau aktualitas). Dan Emery menambahkan bahwa seorang jurnalis memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi jurnalis adalah melaporkan berita. Kedua, membuat interpretasi dan memberikan pendapat yang didasarkan pada beritanya.

Menurut Ensiklopedi Indonesia, jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian dan atau kehidupan sehari-hari (pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran dan pengkajian) secara berkala, dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada.

Sumadiria juga menambahkan bahwa jurnalistik dalam Leksikon Komunikasi dirumuskan, jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting dan menyebarkan berita dan karangan utuk surat kabar, majalah, dan media massa lainnya seperti radio dan televisi.

2. Ruang Lingkup Jurnalistik

Ruang lingkup jurnalistik sama saja dengan ruang lingkup pers. Dalam garis besar jurnalistik Palapah dan Syamsudin dalam diktat membagi ruang lingkup jurnalistik ke dalam dua bagian, yaitu : news dan views (Diktat “Dasar-dasar Jurnalistik”).

News dapat dibagi menjadi menjadi dua bagian besar, yaitu :

1. Stainght news, yang terdiri dari :

a. Matter of fact news

b. Interpretative report

c. Reportage

2. Feature news, yang terdiri dari :

a. Human interest features

b. Historical features

c. Biographical and persomality features

d. Travel features

e. Scientifict features

Views dapat dibagi kedalam beberapa bagian yaitu :

1. Editorial

2. Special article

3. Colomum

4. Feature article

3. Sejarah Jurnalistik

Pada mulanya jurnalistik hanya mengelola hal-hal yang sifatnya informatif saja. Itu terbukti pada Acta Diurna sebagai produk jurnalistik pertama pada zaman Romawi Kuno, ketika kaisar Julius Caesar berkuasa.

Sekilas tentang pengertian dan perkembangan jurnalistik, Assegaff sedikit menceritakan sedikit sejarah. Bahwa jurnalistik berasal dari kata Acta Diurna, yang terbit di zaman Romawi, dimana berita-berita dan pengumuman ditempelkanatau dipasang di pusat kota yang di kala itu disebut Forum Romanum. Namun asal kata jurnalistik adalah “Journal” atau “Du jour” yang berarti hari, di mana segala berita atau warta sehari itu termuat dalam lembaran tercetak. Karena kemajuan teknologi dan ditemukannyapencetakan surat kabar dengan system silinder (rotasi), maka istilah “pers muncul”, sehingga orang lalu mensenadakan istilah “jurnalistik” dengan “pers”.

Sejarah yang pasti tentang jurnalistik tidak begitu jelas sumbernya, namun yang pasti jurnaliatik pada dasarnya sama yaitu diartikan sebagai laporan. Dan dari pengertian ada beberapa versi. Kalau dalam dari sejarah Islam cikal bakal jurnalistik yang pertama kali didunia adalah pada zaman Nabi Nuh.

Suhandang dalam bukunya juga menerangkan sejarah Nabi Nuh teerutama dalam menyinggung tentang kejurnalistikan. Dikisahkan bahwa pada waktu itu sebelum Allah SWT menurunkan banjir yang sangat hebatkepada kaum yang kafir, maka datanglah maiakat utusan Allah SWT kepada Nabi Nuh agar ia memberitahukan cara membuat kapal sampai selesai. Kapal yang akan dibuatnya sebagai alat untuk evakuasi Nabi Nuh beserta sanak keluarganya, seluruh pengikutnya yang shaleh dan segala macam hewan masing-masing satu pasang. Tidak lama kamudian, seusainya Nabi Nuh membuat kapal, hujan lebat pun turun berhari-hari tiada hentinya. Demikian pula angin dan badai tiada henti, menghancurkan segala apa yang ada di dunia kecuali kapal Nabi Nuh. Dunia pun dengan cepat menjadi lautan yang sangat besar dan luas. Saat itu Nabi Nuh bersama oranng-orang yang beriman lainnya dan hewan-hewan itu telah naik kapal, dan berlayar dengan selamat diatas gelombang lautan banjir yang sangat dahsyat.

Hari larut berganti malam, hingga hari berganti hari, minggu berganti minggu. Namun air tetap menggenang dalam, seakan-akan tidak berubah sejak semula. Sementara itu Nabi Nuh beserta lainnya yang ada dikapal mulai khawatir dan gelisah karena persediaan makanan mulai menipis. Masing-masing penumpang pun mulai bertanya-tanya, apakah air bah itu memang tyidak berubah atau bagaimana? Hanya kepastian tentang hal itu saja rupanya yang bisa menetramkan karisuan hati mereka. Dengan menngetahui situasi dan kondisi itu mereka mengharapkan dapat memperoleh landasan berfikir untuk melakukan tindak lanjut dalam menghadapi penderitaanya, terutama dalam melakukan penghematan yang cermat.

Guna memenuhi keperluan dan keinginan para penumpang kapalnya itu Nabi Nuh mengutus seekor burung dara ke luar kapal untuk meneliti keadaan air dan kemungkinan adanya makanan. Setelah beberapa lama burung itu terbang mengamati keadaan air, dan kian kemari mencari makanan, tetapi sia-sia belaka. Burung dara itu hanya melihat daun dan ranting pohon zaitun (olijf) yang tampak muncul ke permukaan air. Ranting itu pun di patuknya dan dibawanya pulang ke kapal. Atas datangnya kembali burung itu dengan membawa ranting zaitun. Nabi Nuh mengambil kesimpulan bahwa air bah sudah mulai surut, namun seluruh permukaan bumi masih tertutup air, sehingga burung dara itu pun tidak menemukan tempat untuk istirahat demikianlah kabar dan berita itu disampaikan kepada seluruh anggota penumpangnya.

Atas dasar fakta tersebut, para ahli sejarah menamakan Nabi Nuh sebagai seorang pencari berita dan penyiar kabar (wartawan) yang pertama kali di dunia. Bahkan sejalan dengan teknik-teknik dan caranya mencari serta menyiarkan kabar (warta berita di zaman sekarang dengan lembaga kantor beritannya). Mereka menunjukan bahwa sesungguhnya kantor berita yang pertama di dunia adalah Kapal Nabi Nuh.

Data selanjutnya diperolah para ahli sejarah negara Romawi pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi (Imam Agung) mencatat segala kejadian penting yang diketahuinya pada annals (papan tulis yang digantungkan di serambi rumahnya). Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya.

Pengumuman sejenis itu dilanjutkan oleh Julius Caesar pada zaman kejayaannya. Caesar mengumumkan hasil persidangan senat, berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya, dengan jalan menuliskannya pada papan pengumuman berupa papan tulis pada masa itu. (60 SM) dikenal dengan acta diurna dan diletakkan di Forum Romanum (Stadion Romawi) untuk diketahui oleh umum. Terhadap isi acta diurna tersebut setiap orang boleh membacanya, bahkan juga boleh mengutipnya untuk kemudian disebarluaskan dan dikabarkan ke tempat lain.

Baik hikayat Nabi Nuh menurut keterangan Flavius Josephus maupun munculnya acta diurna belum merupakan suatu penyiaran atau penerbitan sebagai harian, akan tetapi jelas terlihat merupakan gejala awal perkembangan jurnalistik. Dari kejadian tersenut dapat kita ketahui adanya suatu kegiatanyang mempunyai prinsip-prinsip komunikasi massa pada umumnya dan kejuruan jurnalistik pada khususnya. Karena itu tidak heran kalau Nabi Nuh dikenal sebagai wartawan pertama di dunia. Demikian pula acta diurna sebagai cikal bakal lahirnya surat kabar harian.

Seiring kemajuan teknologi informasi maka yang bermula dari laporan harian maka tercetak manjadi surat kabar harian. Dari media cetak berkembang ke media elektronik, dari kemajuan elektronik terciptalah media informasi berupa radio. Tidak cukup dengan radio yang hanya berupa suara muncul pula terobosan baru berupa media audio visual yaitu TV (televisi). Media informasi tidak puas hanya dengan televisi, lahirlah berupa internet, sebagai jaringan yang bebas dan tidak terbatas. Dan sekarang dengan perkembangan teknologi telah melahirkan banyak media (multimedia).

DAFTAR PUSTAKA
Assegaff,
1982, Jurnalistik Masa Kini: Pengantar Ke Praktek Kewartawanan, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Muis, A. 1999, Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa, Jakarta: PT. Dharu Annutama.
Kasman, Suf. 2004, Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Da’wah Bi Al-Qalam dalam Al-Qur’an, Jakarta, Penerbit Teraju
Romli, Asep Syamsul M. 2005, Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan, Bandung, Batic Press
Suhandang, Kustadi. 2004, Penngantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik. Bandung, Penerbit Nuansa.
Sumadiria, AS Haris. 2005, Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional, Bandung, Simbiosa Rekatama Media.
Palapah dan Syamsudin. 1994, Diktat “Dasar-dasar Jurnalistik”
[1] Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan, Bandung, Batic Press, 2005, hlm. 01.
[2] Suf Kasman, Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Da’wah Bi Al-Qalam dalam Al-Qur’an, Jakarta, Penerbit Teraju, 2004, hlm. 22-23
[3] AS Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional, Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2005, hlm. 02
[4] Ibid hal, hlm. 03.
[5] Op.cit, Suf Kasman, hlm. 23-24.
[6] AS Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional, Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2005, hlm. 2-3
[7] A. Muis, Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa, Jakarta: PT. Dharu Annutama. 1999, hlm. 24-25
[8] AS Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional, Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2005, hlm. 02.
[9] Ibid.
[10] Suf Kasman, Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Da’wah Bi Al-Qalam dalam Al-Qur’an, Jakarta:Penerbit Teraju, 2004, hlm. 23.
[11] Assegaff, Jurnalistik Masa Kini: Pengantar Ke Praktek Kewartawanan, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, 9-10.
[12] Suhandang, Kustadi., Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik. Bandung:Penerbit Nuansa, 2004, hlm. 25-26.
Dian Amalia Mahasiswa Jurnalistik 2006

4 Mei, 2008 at 4:06 am Tinggalkan komentar

UU Penyiaran

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1997

TENTANG

PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa penyiaran merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa penyiaran melalui media komunikasi massa elektronik yaitu radio, televisi, dan media elektronik lainnya memiliki kamampuan serta pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku manusia serta memiliki peran yang penting dalam meningkatakankecerdasan kehidupanbangsa yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

c. bahwa dengan kemampuan dan pengaruh yang besar serta perannya yang setrategis tersebut, pertumbuhab dan perkembangan lembaga serta kegiatan penyiaran di Indonesia, perlu dibina dan diarahkan sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi terwujudnya tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas;

d. bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dengan Undang-Undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman ( Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Negara Nomor 3473);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana tranmisi di barat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat penerima siaran televisi, atau perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu.
  2. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, dan karakter lainnya yang dapat diterima melalui pesawat penerima siaran radio, televisi atau perangkat elektronik lainnya, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, dengan atau tanpa alat bantu.
  3. Mata Acara adalah bagian dari siaran yang berisi muatan pesan yang disusun dalam suatu kemasan yang ditujukan kepada khalayak.
  4. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya dasar, asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional.
  5. Siaran Sentral adalah siaran pemerintah yang wajib dipancarteruskan oleh seluruh sistem penyiaran nasional ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
  6. Siaran Bersama adalah siaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Pemerintah dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta yang dipancarluaskan oleh jaringan penyiaran, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
  7. Siaran Nasional adalah siaran yang dipancarkan dengan wilayah jangkauan siaran meliputi seluruh atau sebagian wilayah negara Republik Indonesia.
  8. Siaran Regional adalah siaran yang dipancarkan dengan wilayah jangkauan siaran meliputi wilayah satu Propinsi.
  9. Siaran Lokal adalah siaran yang dipancarkan dengan wilayah jangkauan siaran meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau wilayah satu Kabupaten/Kotamadya.
  10. Siaran Internasional adalah siaran yang dipancarkan dengan wilayah jangkauan siaran meliputi wilayah satu atau beberapa negara.
  11. Siaran Berlangganan adalah siaran yang dipancarluaskan dan/atau disalurkan khusus kepada pelanggan.
  12. Pola Acara adalah susunan mata acara yang memuat penggolongan, jenis, hari, waktu dan lamanya, serta kekerapan siaran setiap mata acara dalam satu periode tertentu sebagai panduan dalam penyelenggaraan siaran.
  13. Siaran Iklan adalah mata acara yang memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang, jasa, gagasan atau cita-cita dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
  14. Siaran Iklan Niaga adalah acara yang memperkenalkan, memasyarakakan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran dengan tujuan mempengaruhi konsumen atau khalayak sasaran agar menggunakan produk yang ditawarkan, yang disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan imbalan.
  15. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah mata acara yang memperkenalkan, memasyarakatakn, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat dengan tujuan agar khalayak sasaran berpikir, berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan penaja iklan, yang disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan atau tanpa imbalan.
  16. Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional, yang selanjutnya disingkat BP3N, adalah lembaga nonstruktural yang merupakan wadah kerja sama sebagai wujud interaksi positif antara penyelenggara penyiaran, Pemerintah, dan masyarakat dalam membina pertumbuhan dan perkembangan penyiaran nasional.
  17. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran, baik Lembaga Penyiaran Pemerintah, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus maupun penyelenggara siaran lainnya, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada perturan perundang-undangan yang berlaku.
  18. Rumah Produksi adalah Perusahaan pembuatan rekaman video dan/atau perusahaan pembuatan rekaman audio yang kegiatan utamanya membuat rekaman acara siaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk keperluan lembaga penyiaran.
  19. Menteri adalah Menteri Penerangan

BAB II
DASAR, ASAS, TUJUAN, DAN ARAH

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyiaran berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanfaatan, pemerataan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, kemadirian, kejuangan, serta ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Pasal 4

Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masyarakat adil dan makmur.

Pasal 5

Penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan penerangan, pendidikan, dan hiburan, yang memperkuat ideologi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.

Pasal 6

Penyiaran diarahkan untuk :

  1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  2. menyalurkan pendapat umum yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
  3. meningkatkan ketahanan budaya bangsa;
  4. meningkatkan kemampuan perekonomian nasional untuk mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing;
  5. meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin nasional;
  6. meningkatkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 7

  1. Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah.
  2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , Pemerintah didampingi oleh BP3N.

Pasal 8

  1. Penyiaran diselenggarakan dalam satu Sistem Penyiaran Nasional.
  2. Sistem Penyiaran Nasional merupakan pedoman dalam menyelenggarakan penyiaran.

Bagian Kedua
Jenis Penyiaran

Pasal 9

1. Jenis penyiaran yang menjadi subsistem dari Sistem Penyiaran Nasional terdiri dari jasa penyiaran,jasa siaran, dan jasa layanan informasi yang menjangkau masyarakat luas sebagai berikut :

a. penyiaran radio atau televisi;

b. siaran radio dan/atau televisi berlangganan;

c. siaran untuk disalurkan sebagai materi mata acara penyiaran radio dan televisi atau materi saluran siaran berlangganan;

d. siaran audiovisual di lingkungan terbuka secara terbatas (closed circuit TV);

e. siaran melalui satelit dengan satu saluran atau lebih;

f. siaran radio dan/atau televisi untuk lingkungan khalayak terbatas;

g. siaran audiovisual berdasarkan permintaan (video-on-demand services);

h. layanan informasi suara dengan teks (audiotext services);

i. layanan informasi gambar dengan teks (videotext services);

j. layanan informasi multimedia;

k. jasa penyiaran, jasa siaran,dan jasa layanan informasi lainnya.

  1. Jenis siaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Pemerinah dan Lembaga Penyiaran Swasta.
  2. Jenis penyiaran sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf k, diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus.

Bagian Ketiga
Lembaga Penyiaran Pemerintah

Pasal 10

  1. Lembaga Penyiaran Pemerintah adalah suatu unit kerja organik di bidang penyiaran di lingkungan Departemen Penerangan, yang diberi wewenang khusus, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta berkedudukan di ibukota negara, yang stasiun penyiarannya berada di ibu kota negara, ibu kota propinsi, dan ibu kota kabupaten/kotamadya yang dianggap perlu.
  2. Lembaga Penyiaran Pemerintah mengutamakan usaha pemberian jasa penyiaran kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
  3. Lembaga Penyiaran Pemerintah terdiri dari Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia, Radio Siaran Internasional Indonesia, dan Televisi Siaran Internasional Republik Indonesia yang dikelola secara profesional.
  4. Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia masing-masing menyelenggarakan berbagai acara siaran melalui beberapa programa/saluran, satu di antaranya merupakan saluran programa/saluran pendidikan.
  5. Lembaga Penyiaran Pemerintah dapat menyelenggarakan siaran berlangganan dan jasa tambahan penyiaran radio data melalui siaran radio (radio data services) dan informasi teks melalui siaran televisi (teletext).
  6. Lembaga Penyiaran Pemerintah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak swasta nasional di bidang penyiaran atau bidang usaha lain yang dapat mendukung kegiatan penyiaran.
  7. Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Pemerintah diperolah dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. alokasi dana dari iuran penyiaran, kontribusi, dan biaya izin penyelenggara penyiaran;

c. alokasi dana dari siaran iklan niaga Radio Republik Indonesia; dan

d. usaha-usaha lain yang sah.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Lembaga Penyiaran Swasta

Pasal 11

  1. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
  2. Lembaga Siaran Swasta didirikan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia yang tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam kegiatan yang menentang Pancasila.
  3. Lembaga Penyiran Swasta dilarang didirikan semata-mata hanya dikhususkan untuk menyiarakan mata acara aliran politik, ideologi, agama, aliran tertentu, perseorangan, atau golongan tertentu.

Pasal 12

  1. Lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
  2. Penambahan atau pemenuhan modal berikutnya bagi pengembangan Lembaga Penyiaran Swasta hanya dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah.
  3. Penambahan atau pemenuhan kebutuhan modal melalui pasar modal dilalkukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 13

  1. Pemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta, baik yang mengarah pada pemutusan di satu oarang atau di satu badan hukum maupun yang mengarah pada pemusatan di satu tempat atau di satu wilayah, dilarang.
  2. Kepemilihan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta dengan perusahaan media cetak dan Lembaga Penyiaran Swasta dengan Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.
  3. Karyawan di lingkungan Lembaga Penyiaran Swasta diberi hak memiliki saham yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilikan dan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Lembaga Penyiaran Swasta dilarang menerima bantuan modal dari pihak asing.

Pasal 15

  1. Sumber pembiayaan lembaga penyiaran swasta diperoleh dari siaran iklan niaga dan usaha-usaha lain yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
  2. Lembaga penyiaran swasta dilarang memungut pembayaran wajib, kecuali lembaga yang menelenggarakan siaran berlangganan.

Pasal 16

  1. Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan siran radio didirikan di lokasi tertentu dari suatu wilayah, sesuai dengan peta lokasi stasiun penyiaran radio, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pemerintah.
  2. Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan siaran televisi didirikan di ibu kota negara dan jumlahnya ditetapkan oleh Pemerintah.
  3. Lembaga Penyiaran Swasta hanya dapat menyelenggarakn siaran dengan satu programa/saluran siaran.
  4. Dalam keadaan terntentu Lembaga Penyiaran Swasta dapat ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan siaran internasional.

Pasal 17

  1. Lembaga penyiaran swasta wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari Pemerintah.
  2. Izin penyelenggaraan radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan izin penyelenggaraan penyiaran televisi di berikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat di perpanjang.
  3. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan wilayah jangkauan siaran, dan khusus bagi penyiaran radio selain wilayah jangkauan siaran juga memperhatikan format siaran.
  4. Lembaga Penyiran Swasta wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan kontribusi kepada Pemerintah, khusus Lembaga Penyiaran Swasta radio tidak wajib membayar kontribusi.
  5. Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), syarat dan tata cara perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta biaya izin dan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

  1. Izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), termasuk pengggunaan frekwensi, sarana pemancaran, dan sarana tranmisi dikeluarkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instasi terkait.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

  1. Lembaga Penyiaran Swasta menetapkan pemimpin dan penanggung jawab penyelenggara penyiaran yang mencakup :

a. pemimpin umum;

b. penanggung jawab siaran;

c. penanggung jawab pemberitaan;

d. penanggung jawab tehnik;

e. penanggung jawab usaha.

  1. Khusus bagi Lembaga Penyiaran Swasta radio, pemimpin dan penaggung jawab penyelenggara penyiaran sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. pemimpin umum;

b. penanggung jawab siaran;

c. penanggung jawab pemberitaan.

  1. Pemimpin dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia yang tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam kegiatan yang menentang Pancasila.
  2. Pertanggungjawaban hukum pemimpin umum Lembaga Penyiaran Swasta dapat dilimpahkan secara tertulis kepada penanggung jawab, sesuai dengan bidang pertanggungjawaban masing-masing.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, tanggung jawab, dan pelimpahan tanggung jawab pemimpin dan penanggung jawab penyelenggara penyiaran siaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus

Pasal 20

Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus meliputi :

  1. penyelenggara siaran berlangganan melalui satelit;
  2. penyelenggara siaran berlangganan melalui pemancaran terestrial;
  3. penyelenggara siaran berlangganan melalui kabel;
  4. penyelenggara siaran yang khusus untuk disalurkan ke saluran radio atau televisi berlangganan atau ke penyelenggara penyiaran untuk menjadi bagian dari siaran;
  5. penyelenggara jasa audiovisual secara terbatas di lingkungan terbuka (closed circuit TV);
  6. penyalur siaran melalui satelit dengan satu saluran atau lebih;
  7. penyalur siaran dalam lingkungan terbatas;
  8. penyelenggara jasa audiovisual berdasarkan permintaan ( vidio-on-demand services );
  9. penyelenggara jasa layanan informasi suara dengan teks ( audio text services );
  10. penyelenggara jasa layanan informasi gambar dengan teks ( vidiotext srvices );
  11. penyelenggara jasa layanan informasi multimedia;
  12. Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus lainnya.

Pasal 21

Lembaga Penyelengara Siaran Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus berbadan hukum Indonesia dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 22

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal13, Pasal 14, Pasal 17 ayat (4) dan (5) serta Pasal 18, berlaku pula bagi Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus.
  2. Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus seperti tersebut dalam Pasal 20 wajib menyelenggarakan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan.

Pasal 23

  1. Penyelenggara siaran berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, harus menggunakan sarana pemancar ke satelit (uplink) yang berlokasi di Indonesia dan mengutamakan penggunaan satelit Indonesia.
  2. Penyelenggara siaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam menyelenggarakan siarannya mengutamakan masyarakat di wilayah Indonesia sebagai sasarannya.
  3. Penyelengara siaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menjamin agar siarannya hanya dierima oleh pelanggan.

Pasal 24

  1. Penyelenggara siaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf c, dalam menyelenggarakan siarannya harus menyiarkan 1 (satu) siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri, sekurang-kurangnya 1 (satu) siaran produksi dalam negeri.
  2. Penyelenggara siaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dalam menyelenggarakan siarannya harus menyiarkan 1 (satu) siaran produksi dalam negeri berbanding 5 (lima) siaran produksi luar negeri, sekurang-kurangnya 1 (satu) produksi dalam negeri.
  3. Perbandingan siaran produksi dalam negeri dengan siaran produksi luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau ulang oleh Pemerintah.

Pasal 25

Penyelenggara siaran berlangganan melalui kabel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, harus menyalurkan siaran televisi baik dari Lembaga Penyiaran Pemerintah maupun lembaga penyiaran swasta, yang dapat diterima di wilayah lokal, tempat lembaga yang bersangkutan melakukan kegiatan siaran berlangganan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, syarat dan tata cara memperoleh izin serta biaya perizinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dan jangka waktu berlakunya izin serta perpanjangan izin diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Lembaga Penyiaran Asing

Pasal 27

  1. Lembaga Penyiaran Asing dilarang didirikan di Indonesia.
  2. Lembaga Penyiaran Asing hanya dapat melakukan kegiatan siaran secara tidak tetap dan/atau kegiatan jurnalistik di Indonesia dengan izin Pemerintah.
  3. Lembaga Penyiaran asing yang melakukan kegiatan siaran secara tidak tetap dari Indonesia dapat membawa perangkat pengiriman siaran ke satelit setelah memperoleh izin Pemerintah.
  4. Lembaga Penyiaran Asing dapat membuka perwakilan atau menempatkan koresponden untuk melakukan kegiatan jurnalistik di indonesia dengan izin Pemerintah.
  5. Lembaga Penyiaran Asing dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman video
  6. Lembaga Penyiaran Asing yang menyewa fasilitas transmisi ke satelit dan transponder satelit Indonesia untuk siaran internasional dapat melakukan pengiriman siarannya dari Indonesia berdasarkan izin Pemerintah
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan kegiatan Lembaga Penyiaran Asing di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Hubungan Antar lembaga Penyiaran

Pasal 28

Lembaga-lembaga penyiaran wajib menumbuhkan dan mengembangkan kerjasama serta iklim usaha yang sehat untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang dapat merugikan kepentingan siaran bagi masyarakat.

Pasal 29

  1. Dalam rangka menumbuhkan mengembangkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, lembaga-lembaga penyiaran dan para praktisi penyiaran, masing-masing membentuk wadah kerjasama lembaga dan wadah kerjasama profesi.
  2. Lembaga-lembaga penyiaran wajib bergabung dalam wadah kerjasama lembaga dan par praktisi profesi penyiaran wajib bergabung dlam wadah kerja sama profesi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 30

  1. Pemerintah mengatur dan mengkoordinasikan kerja sama antar lembaga penyairan di dalam negeri dan antara lembaga penyiaran di dalam negeri dengan organisasi internasional atau lembaga penyiaran di luar negeri yang menyangkut kepentingan bersama.
  2. Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta dapat mewakili Indonesia pada forum, badan, atau organisasi penyaiarn internasional.
  3. Lembaga Penyiaran Swasta dapat menjadi peserta atau anggota pada forum, badan, atau organisasi penyiaran internasional atas izin Pemerintah.

Pasal 31

  1. Dengan izin Pemerintah, kerja sama pemancaran siaran, teknik, dan jasa dengan Lembaga Penyiaran Asing di luar negeri dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan.
  2. Lembaga Penyiaran Pemerintah dapat melakukan kerjasama pemancaran siaran luar negeri dengan Lembaga Penyiaran Asing guna saling membantu untuk saling meningkatkan kualitas penerimaan dan jangkauan siaran di wilayah sasaran khalayak kedua belah pihak.

BAB IV
PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Pertama
Isi Siaran

Pasal 32

  1. Sesuai dengan dasar, asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran bagaimana diatur dalam Undang-undang ini, isi siaran Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta wajib lebih banyak memuat mata acara saiarn produksi dalam negeri.
  2. Mata acara siaran radio dan televisi dalam negeri, paling sedikit 70 (tujuh puluh) berbanding 30 (tiga puluh) dengan mata acara siaran yang berasal dari luar negeri.
  3. Mata acara siaran dari luar negeri yang dapat disiarkan adalah yang tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia, serta tidak merusak hubungan baik dengan negara sahabat.
  4. Isi siaran yang disiarkan oelh Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Lembaga Penyaiarn Swasta harus sesuai dengan standar isi siaran, terutama program produksi dalam negeri dan program anak.
  5. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada anak dan remaja dengan menyiarkan acara pada waktu khusus.
  6. Materi siaran yang akan disiarkan hendaknya mengandung unsur yang bersifat membangun moral dan watak bangsa, persatuan dan kesatuan, pemberdayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa, disiplin, serta cinta ilmu pengetahuan dan teknologi.
  7. Isi siaran yang mengandung unsur kekerasan dan sadisme,pornografasi, takhayul, perjudian, pola hidup permisif, konsumtif, hedonistis, dan feodalistis, dilarang.
  8. Isi siaran yang bertentangan dengan Pancasila, seperti halnya yang bertolak dari paham komunisme, Marxisme-Leninisme, dilarang.
  9. Isi siaran dilarang memuat hl-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan, dan/atau bertentangan dengan ajaran agama atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa atau memuat hal-hal yang patut dapat duduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua
Bahasa Siaran

Pasal 33

  1. Bahasa pengantar utama dalam pelaksanakan saiaran adalah bahasa Indonesia.
  2. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pelaksanaan saiarn sejauh diperlukan untuk mendukung mata acara tertentu.
  3. Bahasa Inggris hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara.
  4. Bahasa asing lainnya di luar bahasa Inggris dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar hanya untuk mata acara pelajaran bahasa asing yang bersangkutan.
  5. Bahasa isyarat dapat digunakan dala pelaksanaan siaran televii tertentu yang ditujukan kepada pemirsa tunarungu.
  6. Mata acara berbahsa Inggris, dapat disiarkan dengan cara untuk radio diberi narasi dalam bahsa Indonesia, sedangkan utnuk televisi dapat diberi narasi atau teks bahsa Indonesia.
  7. Mata acara yang menggunakan bahasa asing di luar mata acara sebgaimana dimaksud dalam ayat (6), kecuali bahasa yang serumpun dengan bahasa yang serumpun dengan bahasa Indonesia, wajib diberi narasi dalam bahsa Indonesia untuk radio, sedangkan untuk televisi wajib disulihsuarakan ke dalam bahasa Inggris dan diberi narasi atau teks bahasa Indonesia.
  8. Mata acara berbahasa asing secara selektif dapat disulihsuarakan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan keprluan mata acara tertentu.
  9. Penggunaan bahasa asing dalam acara siaran agama disesuaikan dengan keperluan ajaran agama yang bersangkutan.
  10. Bahasa asing dapat dipergunakan untuk mata acara siaran yang ditujukan ke luar negeri dalam acara siaran internasional sesuai dengan bahasa di wiliyah masyarakat sasaran.
  11. bahasa asing dalam mata acara siaran televisi yang berasal dari luar negegri dapat disiarkan di dalam negeri melalui saluran audio terpisah, yang hanya dapat diterima masyarakat dengan pesawat penerima siaran televisi yang memiliki fasilitas untuk keprluan tersebut.
  12. Penggunaan bahasa asing dalam mata acara siaran televisi dan siaran lainnya yang berasal dari luar negeri dan dipancarluaskan oleh Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Sumber Acara Siaran

Pasal 34

  1. Setiap lembaga penyiaran wajib mengutamkan mata acara yang bersumber dari dalam negeri, baik yang diproduksi sendiri maupun oleh rumah produksi di dalam negeri.
  2. Mata acara yang berasal dari luar negeri diperlakukan sebagai pembanding atau pelengkap dalam presentase yang lebih rendah daripada mata acara produksi dalam negeri.
  3. Setiap mata acara film atau rekaman video cerita yang akan disiarkan wajib terlebih dahulu memperoleh tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film.
  4. Mata acara yang bersumber dari rumah produksi harus sesuai dengan standar isi siaran dan tidak boleh bertentangan dengan dasar, asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
  5. Rumah produksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus berbadan hukum Indonesia dan memiliki izin dari Pemerintah, sesuai dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Persenase mata acara televisi yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Swasta harus lebih besar bagi mata acara yang diproduksi oleh rumah produksi dalam negeri dibanding dengan mata acada yang diproduksi sendiri oleh Lembaga Penyiaran Swasta.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, pemilikan, permodalan, dan keenagakerjaan bagi rumah produksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Relai Siaran

Pasal 35

  1. Siaran yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah dalam bentuk siaran sentral wajib direlai oleh Lembaga Penyiaran Swasta.
  2. Mata acara siaran sentral, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi acara kenegaraan, siaran berita pada jam-jam siaran tertentu, dan acara atau pengumuman penting yang perlu segera diketahui oleh masyarakat.
  3. Lembaga penyiaran dalam negeri dilarang merilai siaran Lembaga Siaran Asing untuk dijadikan acara tetap.
  4. Merilai siaran dari luar negeri dapat dilakukan secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat mendunia atau acara terpilih yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai relai siaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Siaran Bersama

Pasal 36

  1. Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan siaran bersama.
  2. Siaran bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasi oleh Lembaga Penyiaran Pemerintah.

Bagian Keenam
Rekaman Audio

Pasal 37

  1. Tanggung jawab kelayakan siaran rekaman audio yang tidak diproduksi sendiri dibebankan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
  2. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan :

a. rekaman audio yang bersifat menghasut, mempertentangkan, dan/atau bertentangan dengan ajaran agama atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa yang memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;

b. rekaman musik dan lagu dengan lirik yang mengungkapkan pornografi dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiaran rekaman audio diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Hak Siar

Pasal 38

  1. Lembaga penyiaran wajib memiliki hak siar untuk mata acara yang disiarkan.
  2. Kepemilikan hak siar harus dicantumkan secara jelas dalam penjelasan mata acara.
  3. Setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

Bagian Kedelapan
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 39

  1. Lembaga siaran wajib membuat klasifikasi acara siaran untuk film, sinetron, dan/atau mata acara tertentu, baik melalui radio maupun televisi, yang disesuaikan dengan kelompok umur khalayak dan waktu penyiaran.
  2. Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan baik pada saat diiklankan maupun pada waktu disiaran.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi acara siaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Siaran Berita

Pasal 40

  1. Lembaga Penyiaran Swasta dapat melaksanakan siaran berita.
  2. Dalam melaksanakan siaran berita, Lembaga Penyiaran Swasta harus memenuhi standar berita dan mentaati Kode Etik Siaran serta Kode Etik Jurnalistik.
  3. Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus yang menyelenggarakan siaran berlangganan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilarang menyiarkan siaran berita yang dibuat sendiri.
  4. Rumah produksi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4) dilarang memproduksi mata acara untuk keperluan siaran berita, kecuali berita tertentu seperti karangan khas (feature) atau hal-hal yang menarik perhatian orang (human interest).
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan siaran berita diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Siaran Iklan

Pasal 41

Siaran iklan terdiri dari siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.

Pasal 42

  1. Materi siaran iklan niaga harus dibuatoleh perusahaan yang memiliki izin Pemerintah atau oleh lembaga penyiaran itu sendiri.
  2. Siaran iklan niaga dilarang memuat :

a. promosi yang berjkaitan dengan ajaran suatau agama atau aliran tertentu, ajaran politik atau ideologi tertentu, promosi pribadi, golongan, atau kelompok tertentu;

b. promosi barang dan jasa yang berlebih-lebihan dan yang menyesatkan, baik mengenai mutu, asal, isi, ukuran, sifat, komposisi maupun keslianya;

c. iklan minuman keras dan sejenisnya, bahan/zat adiktif serta iklan yang menggambarkan penggunaan rokok;

d. hal-hal yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

  1. Materi siaran iklan niaga harus dibuat dengan mengutamakan latar belakang alam Indonesia, artis, dan kerabat kerja produksi Indonesia.
  2. Materi siaran iklan niaga yang disiarkan melalui televisi harus memperoleh tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film.
  3. Materi siaran iklan niaga yang disiarkan melalui radio dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan.
  4. Siaran iklan niaga untuk anak-anak harus memperhatikan dan mengikuti standar isi siaran televisi untuk anak-anak.
  5. Siaran iklan niaga dilarang melebihi persentase waktu siaran iklan niaga yang ditetapkan, dan dilarang disisipkan pada acara siaran sentral, sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 ayat (2), dan pada acara siaran agama.
  6. Isi siaran iklan niaga harus sesuai dengan standar isi siaran.
  7. Lembaga penyiaran mengutamakan untuk menerima dan menyiarakan ikaln niaga yang dipasang oleh perusahaan yang menjadi anggota asosiasi perusahaan periklanan yang diakui oleh Pemerintah.

Pasal 43

Siaran iklan layanan masyarakat wajib diberi porsi sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari waktu siaran iklan niaga di Lembaga Penyiaran Swasta, dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit dalam sehari bagi Lembaga Penyiaran Pemerintah yang disiarkan tersebar sepanjang waktu siaran.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai siaran iklan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Ketentuan mengenai penyelenggaraan siaran iklan oleh Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus, diatur denga Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Pola Acara

Pasal 46

  1. Lembaga penyiaran wajib menyusun pola acara.
  2. Lembaga penyiaran wajib membuat penggolongan acara siaran yang memuat jenis, tujuan, dan maksud acara siaran tersebut.
  3. Waktu penyiaran mata acra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan masyarakat sasaran, kecuali untuk acara-acara tertentu yang terpilih.
  4. Pola acara yang dibuat oleh Lembaga Penyiaran swasta harus mendapat rekomendasi dari BP3N.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola acara, penggolongan acara dan waktu penyiaran mata acara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Belas
Wilayah Jangkauan Siaran

Pasal 47

  1. Wilayah Jangakauan Siaran meliputi :

a. wilayah siaran nasional;

b. wilayah siaran regional;

c. wilayah siaran lokal;

d. wilayah siaran internasional.

  1. Wilayah jangakuan siaran Lembaga Penyiaran Pemerintah ditentukan sebai berikut :

a. Stasiun penyiaran radio wilayah jangkauan siarannya adalah wilayah siaran nasional, wilayah siaran regional, wilayah siaran lokal, dan wilayah siaran internasional.

b. Stasiun penyiaran televisi wilayah jangkauan siarannya adalah wilayah siaran nasional, wilayah siaran regional, wilayah siaran lokal dan wilayah siaran internasional.

  1. Wilayah jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Swasta ditentukan sebagai berikut :

a. Stasiun penyiaran radio wilayah jangkauan siarannya adalah wilayah siaran lokal;

b. Stasiun penyiaran televisi wilayah jangkauan siarannya adalah siaran nasional.

  1. Wilayah jangkauan siaran Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus ditentukan sebagai berikut :

a. untuk penyelenggaraan siaran radio atau televisi berlangganan melalui satelit, jangakauan siarannya meliputi seluruh wilayah Indonesia;

b. untuk penyelenggaraan siaran radio atau televisi berlangganan melalui pemancar terestrial, jangkauan siarannya meliputi wilayah di sekitar tempat penyelenggaran siarannya;

c. untuk penyelenggaraan siaran radio atau televisi berlangganan melalui kabel, jangakauan siarannya meliputi daerah sekitar tempat penyelenggaraan siarannya;

d. ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah jangkauan Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

  1. Lembaga penyiaran dan Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus dilarang memperluas wilayah jangkauan siarannya melebihi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran yang dimilikinya.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah jangkauan siaran diatur dengan Peraturan Pemerintah

Bagian Ketiga Belas
Sarana Tehnik Siaran

Pasal 48

  1. Setiap lembaga penyiaran wajib menggunakan saranan tehnik siaran yang sesuai dengan standar sistem dan memenuhi standar kinerja tehnik yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  2. Setiap lembaga penyiaran wajib mengutamakan penggunaan sarana tehnik yang telah dibuat dalamnegeri, sejauh telah tebukti sesuai dengan standar sistem dan memenuhi standar kinerja tehnik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasrkan hasil pengujian lembaga yang berwenang.
  3. Setiap lembaga penyiaran swasta wajib menyediakan sarana dan prasarana sendiri sehingga mampu melaksanakan siaran secara mandiri sebagaimana layaknya sebuah lembaga penyiaran.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana tehnik siaran, standar sistem, dan kinerja tehnik, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

  1. Pemerintah mengatur penggunaan sistem pemancaran radio dan televisi dangan mempertimbangkan perkembangan tehnologi.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem pemancaran radio dan televisi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Belas
Perangka Khusus Penerima Siaran

Pasal 50

  1. Perangkat khusus penerima siaran sebagai alat bantu untuk penerimaan siaran dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk keperluan komersial dan nonkomersial.
  2. Penggunaan perangkat khusus penerima siaran untuk tujuan komersial dapat dilakukan oleh badan usaha berbadab hukum Indonesia dengan ketentuan :

a. Memiliki izin yang diberikan Pemerintah;

b. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan perangkat khusus penerima siaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas
Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 51

  1. Pelaksanaan jasa tambahan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah.
  2. Pelaksanaan jasa tambahan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan Pemerintah.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jasa tambahan penyiaran, standar sistem, dan kinerja teknik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
TATA KRAMA SIARAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 52

  1. Penyelenggaraan penyiaran wajib senantiasa berusaha agar pelaksanaan kegiatan penyiaran tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  2. Siaran wajib dilaksanakan dengan menggunakan bahasa, tutur kata, dan sopan santun sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Bagian Kedua
Kode Etik Siaran

Pasal 53

  1. Penyelenggaraan penyiaran wjib menghormati dan menjunjung tinggi Kode Etik Siaran yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi lembaga penyiaran dan organisasi profesi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sebagai dalam pelaksanaan siaran.
  2. Untuk menjaga terlaksana dan dihormatinya Kode Etik Siaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 91), organisasi lembaga penyiaran dan organisasi profesi penyiaran membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Siaran.

Bagian Ketiga
Wajib Ralat

Pasal 54

  1. Lembaga penyiaran wajib meralat isi siran dan/atau berita apabila diketahui terdapat kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.
  2. Ralat atau pembetulan wajib dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam berikutnya atau pada kesempatan pertama pada ruang mata acara yang sama, dan dalam bentuk serta cara yang sama dengan penyampaian isi siaran dan /atua berita yang disanggah.
  3. Ralat atau pembentulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), tidak membebaskan lembaga penyiaran dari tangung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai ralat atau pembetulan, diatur dengan keputusan Menteri.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 55

  1. Pembinaan dan pengendalian penyiaran dilakukan sesuai dengan dasar, asas, tujuan, fungsi dan arah penyairan agar penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undanag ini dapat terwujud.
  2. Pembinaan dan pengendalian penyiaran dilakukan untuk menjamin :
    1. Kepentingan masyarakat sebagai kontributor, konsumen, dan pemakai penyiaran terlindungi;
    2. Mutu keseluruhan aspek penyiaran semakin meningkat;
    3. Iklim usaha dan kebebasan berkreasi penyelenggara penyiaran serta kebebasan berekspresi masyarakat secara bertanggung jawab semakin berkembang;
    4. Jangkauan penyiaran semakin merata;
    5. Daya saing penyiaran nasional semakin sehat.
  3. Pembinaan dan pengendalian penyiaran dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan BP3N secara proaktif, intensif, terpadu dan berkesinambungan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah
Khusus dalam Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 56

  1. Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penyiaran, Pemerintah :

a. Menetapkan kebijakan penyaiarn;

b. Menyusun dan menetapkan peraturan yang terkait dengan penyiaran;

c. Merencanakan, menyusun dan menentukan peta lokasi penyiaran;

d. Menetapkan klasifikasi dan standar isi siaran;

e. Menghimpun, mengalokasikan, memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan dana baik dari iuran penyiaran, kontribusi, biaya izin penyelenggaraan penyiaarn, siaran ikan niaga Radio Republik Indonesia maupaun dari sumber usaha lain yang sah, yang dikelola oleh unit kerja tertentu.

f. Menerbitkan, memperpanjang, menangguhkan dan mencabut izin penyelenggaraan penyiaran;

g. Merencanakan, membina, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penyaiarn;

h. Menetapkan dan mengatur penggunaan teknologi sarana penyaiaran, distribusi dan penerima siaran dan jasa layanan informasi.

i. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti keluhan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;

j. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam bidang penyairan, baik di dalam maupaun di luar negeri.

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghimpunan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Peran Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran
Nasional dalam Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 57

  1. Dalam mendampingi Pemerintah menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyiatan, Pemerintah membentuk BP3N yang mempunyai tugas dan fungsi :

a. Memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan penyiaran;

b. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan peraturan yang terjait dengan bidang penyiaran;

  1. BP3N terdiri dari unsur pemerintah, ahli dan tokoh dalam bidang pendidikan, kebudayaan, agama, penyiaran dan tokoh di bidang lainnya yang dianggap perlu, serta wakil organisasi lembaga penyairan, organisasi penyiaran, dan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan kegiatan penyiaran.
  2. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP3n membentuk komisi-komisi.
  3. Ketua dipilih oleh seluruh anggota diantaranya anggota BP3N yang tidak menduduki jabatan di pemerintahan.
  4. Untuk mendampingi Ketua BP3N ditunjuk Direjtur jenderal yang bertanggung jawab di bidang penyiatan sebagai sekretaris BP3N.
  5. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, sumberdana, serta sarana dan prasarana BP3N, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Penyimanan Bahan Siaran

Pasal 58

  1. Lembaga penyiaran wajib menyimpan bahan saiarn yang sudah disiarkan, baik berupa rekaman audio, rekaman video, gambar, maupun naskah.
  2. bahan siaran yang mengandung nilai sejarah, baik secara nasional maupun internasional, diserahkan kepada lembaga yang bertugas menyimpan arsip sesuai dengan ketantuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bahan siaran yang mempunyai nilai penting bagi dunai penyairan nasional disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib simpan bahan siaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat 91), diatur dengan Peraturan pemerintah.

BAB VII
PERAN SERTA DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 59

  1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam berkreasi, berkarya, dan berusaha, serta menyampaikan kontrol sosial dibidang penyiaran.
  2. Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diwujudkan, antara lain dalam bentuk :
    1. Mendirikan lembaga penyairan sesuai dengan ketantuan Undang-Undang ini;
    2. Memberikan sumbangan pikiran dan gagasan bagi peningkatan dan pengembangan mutu siaran;
    3. Mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan kepenyiaran;
    4. Melakukan pendidikan dan pelatihan profesi kepenyiaran;
    5. Mendirikan rumah produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

  1. Setiap pemilik pesawat penerima siaran televisi dan pemilik perangkat khusus penerima siaran televisi wajib membayar iuran penyiaran.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai besar iuran penyiaran dan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENYERAHAN URUSAN

Pasal 61

  1. Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintah di bidang penyiaran kepada Pemerintah Daerah.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sebagian urusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 62

  1. Selain penyidik pejabat negara Republik Indonesia juga pejabat pegawai sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan penyiaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyiaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
  2. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang penyiaran;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyiaran;

c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyiaran berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

d. meminta keterangan dan bahan bukti dari atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang penyiaran;

e. memeriksa orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan pemeriksaan tindak pidana di bidang penyiaran;

f. melakukan pemeriksaan atas alat-alat atau bahan dan barang lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyiaran;

g. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil tindak pidana yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penyiaran;

h. mengambil sidik jari, memotret seseorang, dan meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyiaran.

  1. Pelaksaan lebih lanjut mengenai kewenagan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
SANKSI ADMNISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 63

  1. Pemerintah mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); Pasal 12 ayat (1); Pasal 12 ayat (2); Pasal 13 ayat (1); Pasal 13 ayat (2); Pasal 13 ayat (3); Pasal 14; Pasal 16 ayat (3); Pasal 17 ayat (4); Pasal 17 ayat (5); Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 11 ayat (3); Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 12 ayat (1); Pasal 22 (1), jo. Pasal 12 ayat (2); Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 13 ayat (1); Pasal 22 ayat (1), jo.Pasal 13 ayat (2); Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 13 ayat (3); Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 14; Pasal 22 ayat (1), jo. Pasal 17 ayat (4), jo. Pasal 17 ayat (5); Pasal 22 ayat (2); Psal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 auat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 25; Pasal 27 ayat (3); Pasal 27 ayat (4); Pasal 27 ayat (6); Pasal 30 ayat (3); Pasal 31 ayat (1); Pasal 32 ayat (1); Pasal 32 ayat (2); Pasal 32 ayat (4); Pasal 32 ayat (5); Pasal 33; Pasal 34 ayat (3); Pasal 34 ayat (4); Pasal 34 ayat (5); Pasal 35 ayat (1); Pasal 35 ayat (3); Pasal 38 ayat (2); Pasal 39 ayat (1); Pasal 39 ayat (2); Pasal 40 ayat (2); Pasal 40 ayat (3); Pasal 40 ayat (4) Pasal 42 ayat (1); Pasal 42 ayat (7); Pasal 42 ayat (8); Pasal 43; Pasal 46 ayat (1); Pasal 46 ayat (2); Pasal 47 ayat (5); Pasal 48 ayat (1); Pasal 48 ayat (2); Pasal 50 ayat (2) huruf b; Pasal 51 ayat (1); Pasal 51 ayat (2); Pasal 52 ayat (1); Pasal 52 ayat (2); Pasal 54 ayat (1); atau Pasal 58 ayat (1) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan pelayanan administrasi tertentu;

c. pembatasan kegiatan siaran;

d. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

e. pencabutan izin penyelengara penyiaran.

  1. Dalam pengenaan sanksi administratif sengaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e, Pemerintah mempertimbangkan pertimbangan BP3N.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 64

Dipidana denga pidana penjara paling lama 7 Tujuh tahun atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) :

  1. barangsiapa denga sengaja menyiarkan melalui radio, televisi atau media elektronik lainnya hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan, dan/atau bertentangan dengan ajaran agama, atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa, atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, sabagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9); atau
  2. barangsiapa denga sengaja menyiarakan rekaman musik dan lagu-lagu dengan lirik yang mengungkapkan pornografi dan hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan, dan/atau bertentangan dengan ajaran agama, atau merendahkanmartabat manusia dan budaya bangsa atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa sebagimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.

Pasal 65

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, pornografi, dan/atau bersifat perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7), dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 66

Barangsiapa denga sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin aebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 67

Barangsiapa dengan sengaja mendirikan Lembaga Penyiaran Asing di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama (10) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 68

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) :

a. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, jo. Pasal 21;

b. barangsiapa denga sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran berlangganan melalui kabel, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 20 huruf c, jo. Pasal 21.

2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) :

a. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran berlangganan melalui pemancaran telestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, jo. Pasal 21;

b. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran yang khusus untuk disalurkan ke saluran radio atau televisi berlangganan atau ke penyelenggara penyiaranuntuk menjadi bagian dari siaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, jo. Pasal 21;

c. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyalurkan siaran melalui satelit denga 1 (satu) saluran atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf f, jo. Pasal 21;

d. barangsiapa denga sengaja tanpa izin menyalurkan siaran dalam lingkungan terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, jo. Pasal 21;

e. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menelnggarakan jasa audiovisual berdasarkan permintaan, sebgaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, jo. Pasal 21;

f. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa layanan informasi multimedia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k, jo. Pasal 21.

  1. Dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) :

a. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa audiovisual secara terbatas di lingkungan terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, jo. Pasal 21;

b. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa layanan informasi suara dengan teks, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, jo. Pasal 21;

c. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa layanan informasi gambar dengan teks, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j, jo. Pasal 21.

4. Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, jo. Pasal 20, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

Barangsiapa dengan sengaja memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 70

Barangsiapa tanpa izin melakukan kegiatan siaran secara tidak tetap dan/atau kegiatan jurnalistik asing di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 71

Barangsiapa tanpa izin melakukan kerja sama pemancaran siaran dengan lembaga penyiaran asing di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua raus juta rupiah).

Pasal 72

Barang siapa tanpa izin menggunakan perangkat khusus penerima siaran untuk tujuan komersial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 73

Barangsiapa menyiarakan iklan niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 74

Barangsiapa menyiarakan iklan niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 9 (senbilan) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 75

Atas perintah pengadilan, rekaman audio dan rekaman audiovisual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan perangkat atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 72 dirampas untuk negara.

Pasal 76

  1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 adalah kejahatan.
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

  1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang berlaku serta badan atau lembaga yang telah ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarakan Undang-undang ini.
  2. Lembaga penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini.
  3. Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, Pemerintah harus sudah mengubah atau menyesuaikan organisasi Lembaga Penyiaran Pemerintah dan lembaga atau unit yang berkaitan dengan penyiaran di lingkungan Departemen Penerangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Rapublik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET R.I

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd

Lambock V. Nahattands

4 Mei, 2008 at 4:00 am

Tulisan Lebih Baru


Tulisan Terakhir


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.